Jum’at 02 Januari 2024, bertempat di Comand Center “Sosialiasi Upaya Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, hadir Bupati Ngawi, Wakil Bupati Ngawi, Ketua DPRD, dan Kepala PD se-Kabupaten Ngawi.
Tujuan:
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.
- Memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ngawi untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Materi Sosialisasi:
- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas LKPD
- Pedoman Penyusunan LKPD Tahun 2024
- Peran dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah dalam Penyusunan LKPD
- Forum Diskusi dan tanya jawab
Sambutan Bupati Ngawi H. Ony Anwar Harsono, ST, M.H.
Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah hadir pada acara ini. Kehadiran Bapak/Ibu merupakan bukti nyata komitmen dan kepedulian terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan koordinasi dari BPKP, Kementerian Keuangan, dan DPRD Kabupaten Ngawi selama ini. Berkat kerjasama dan sinergitas yang baik, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD selama 8 tahun berturut-turut.
Kedua, saya ingin menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan tidak pernah surut. Hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti:
- Memperkuat regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah;
- dan Memperkuat sistem pengendalian internal.
Ketiga, saya ingin menekankan bahwa pelaksanaan program dan anggaran harus berorientasi pada output dan outcome. Artinya, tidak hanya kualitas pelaporan saja yang menjadi fokus utama, tetapi juga dampak positif yang dihasilkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk:
- Merencanakan dan melaksanakan program dan anggaran dengan cermat dan teliti;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian target;
- dan Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Saya yakin, dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat terus meningkatkan kualitas LKPD dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Narasumber: Kepala perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi, SE, MM, Ak, CA, CFrA, CSFA.
Saya sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan sosialisasi ini yang dihadiri oleh seluruh perangkat daerah.
Sebagai informasi, BPK Jawa Timur memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum laporan bupati disampaikan kepada DPRD.
Tujuan pemeriksaan BPK adalah untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD. Opini BPK ini sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan upaya peningkatan kualitas LKPD:
Pertama, Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa LKPD disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Kedua, Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya fraud dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
Ketiga, Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan.
Keempat, Pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pemeriksaan LKPD.
Saya yakin, dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat meningkatkan kualitas LKPD dan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Penutup: Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas LKPD Kabupaten Ngawi dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.